9 Oknum Polisi di Sumut Diduga Gelapkan Narkoba, Junimart; Halo Kapolri Kapan Kapoldanya Diganti?

TABU-DETEKTIF//Sumut | Dugaan penggelapan 12 Kg narkoba jenis sabu-sabu, oleh sembilan oknum polisi yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara (Sumut). Kembali menuai kritikan keras dari Wakil Rakyat daerah pemilihan Sumut III, Junimart Girsang.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, kasus penggelapan barang bukti narkoba oleh oknum Polisi di wilayah hukum Polda Sumut selama kepemimpinan Kapolda Irjen  Pol Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak, bukan merupakan hal baru kali pertama terjadi.

“Kasus seperti ini sudah berulang kali terjadi, artinya ada kegagalan Kapolda disini. Saya kembali menegaskan mana  komitmen dan konsistensi Kapolri dengan taglinenya yang luarbiasa yaitu PRESISI,” ujar Junimart kepada wartawan Kamis (11/5/2023).

Menurut Junimart, sekarang telah tiba waktunya bagi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, untuk membuktikan ketegasannya  atas pepatah yang pernah diungkapkan yakni ‘Ikan Busuk Dari Kepalanya’. Mengingat banyaknya masalah-masalah hukum yang belakangan terjadi di wilayah hukum Polda Sumut melibatkan para oknum Polisi.

“Evaluasi dan copot Kapoldasu yang gagal total menjalankan kerja kerja pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan penindakan terhadap oknum Penegak Hukum seperti oknum Polisi nakal ini.  Mana narkoba, judi dan mafia pertanahan semakin marak dan “terpelihara” di Sumut ini. Halo Kapolri kapan Kapoldanya diganti?,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Selain itu Junimart juga mempertanyakan, alasan Kapolri untuk tetap mempertahankan Irjen  Pol Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak, sebagai Kapolda Sumut. Meskipun telah cukup banyak masalah yang menjadi sorotan publik di wilayah hukum Polda Sumut selama kepemimpinannya sebagai Kapolda.

“Yang saya sampaikan ini fakta dan nyata. Ada apa dengan Kapolri tetap bertahan, mempertahankan Kapolda Sumut yang menjabat sudah lebih dari 2 tahun di Sumut ini. Sementara bukan sedikit kasus di wilayah hukum Polda Sumut ini, selama kepemimpinannya menuai kritik publik. Sebagai wakil rakyat saya juga akan bersurat resmi kepada Presiden terkait hal ini,” ungkapnya. (AG)